Q&A Layanan Kepegawaian BKN: Pensiun Dini, Kenaikan Pangkat, dan Aturan Tugas Belajar ASN

Rangkuman 5 jawaban resmi BKN seputar kasus pidana PNS, kenaikan pangkat otomatis, pencairan taspen, hak pensiun PPPK, dan prosedur pindah instansi ASN.

Rangkuman 5 jawaban resmi BKN seputar perpindahan jabatan fungsional, uji kompetensi (ukom), penyetaraan jabatan, inpassing JF, dan syarat pengangkatan ke jabatan fungsional tertentu.

Penjelasan penting tentang penerapan Skor DMS sebagai syarat usulan kenaikan pangkat, ambang aman skor 50, serta langkah tindak lanjut bila skor masih di bawah ketentuan.

Penjelasan resmi BKN tentang platform ASN Karir sebagai portal mutasi PNS antar instansi, syarat pengajuan, persetujuan instansi asal, serta ketentuan mutasi bagi NIP 2019 dan 2020 yang terkunci.

Penjelasan resmi BKN tentang mekanisme perpindahan dari satu jabatan fungsional ke JF lain yang berbeda bidang, syarat peta jabatan, prosedur uji kompetensi (UKOM), dan peran instansi pembina.

Penjelasan resmi BKN tentang kewajiban UKOM untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional ke golongan 4A (Ahli Madya), perbedaan KP biasa vs KP+UKOM, serta 2 mekanisme pengangkatan kembali ke JF berdasarkan Perka BKN No. 3/2023.

Penjelasan resmi BKN tentang UPKP, perbedaan pencantuman gelar vs penyesuaian ijazah, dampak terhadap kenaikan pangkat PNS, dan cara pengajuannya melalui instansi.

Penjelasan resmi BKN tentang pangkat puncak JF Bidan (penyelia 3D vs ahli madya 4C), perbedaan jenjang JF terampil dan keahlian, serta syarat kenaikan ke golongan 4A.

Penjelasan resmi BKN tentang perbedaan tugas belajar mandiri dan beasiswa, ketentuan UPKP setelah selesai kuliah, pencantuman gelar bagi CPNS, serta konversi nilai kuliah menjadi predikat kinerja sesuai PermenPAN-RB 28/2021.

Panduan cuti melahirkan PNS berdasarkan PP 11 Tahun 2017 dan UU 4 Tahun 2024 tentang KIA: hak 3 bulan untuk anak ke-1 sampai ke-3, mekanisme anak ke-4, opsi tambahan KIA, dan tata cara pengajuan.

Panduan lengkap cuti besar PNS berdasarkan PP 11 Tahun 2017 dan Perka BKN 24 Tahun 2017: durasi 3 bulan, syarat 5 tahun masa kerja, penggunaan untuk ibadah haji, hak gaji penuh, dan tata cara pengajuan.

Panduan resmi cuti tahunan PNS berdasarkan PP 11 Tahun 2017 dan Perka BKN 24 Tahun 2017: durasi 12 hari kerja, syarat 1 tahun masa kerja, akumulasi cuti, hak gaji penuh, dan tata cara pengajuan ke pejabat berwenang.